ditulis 09 Jan 2015, oleh: Admin

RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU


Kebakaran hutan dan lahan menjadi isu strategis nasional  bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingat presiden Joko Widodo dalam kunjungannnya ke Riau pada tahun lalu telah berjanji untuk mencegah berulangnya kejadian karhutla di Provinsi Riau. Pemerintah RI melalui KLHK memang patut khawatir kejadian karhutla ini akan berulang mengingat pada tahun lalu, karhutla dengan intensitas yang besar terjadi pada bulan Februari sampai Maret. Oleh karena itu Menetri LHK Siti Nurbaya melakukan rapat koordinasi dengan seluruh instansi dan dunia usaha di Provinsi Riau untuk mengefektifkan upaya-upaya pencegahan. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2015 di Gedung Kementerian LHK di Manggala wanabakti Jakarta.

 

Rapat koordinasi tersebut dimpimpin oleh Menteri LHK yang didampaingi oleh Plt. Gubernur Riau Arsyadyuliandi Rahman dan Kepala Bareskrim Polri Komjen Suardi Alius. Peserta rapat adalah unsur dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Riau dan beberapa kabupaten di Riau, Polda, Korem 031/wirabima dan pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan di Provinsi Riau.

 

Menteri LHK menegaskan bahwa upaya pencegahan karhutla akan efektif bila dilakukan kerjasama yang baik antara semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah,masyarakat dan dunia usaha. Adapun upaya dari Kemenetriann LHK adalah akan melakukan revisi peraturan yang tumpang tindih, meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat tanpa merugikan dunia usaha dan akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum.  Selain itu, Menteri LHK mengingatkan kewajiban perusahaan untuk melakukan upaya pencegahan karhtla sesuai persyaratan izin seperti penyiapan sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran, melakukan patroli secara rutin, memberikan insentif kepada masyarakat sekitar dalam pencegahan karhutla serta melaporkan secara periodic upaya-upaya yang telah dilakukan.

 

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius menegaskan akan melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih kepada para pemabkar hutan. dia menambahkan kalau selama ini, yang dipidakan selalu pelaku lapangan maka saat ini Polri sudah melakukan upaya penuntutuan terhadap pimpinan korporasi. Namun demikian, hukuman yang diberikan hakim kepada para pelaku pembakaran hutan masih sangat ringan.

 

Plt. Gubernur Riau Arsyadyuliandi Rahman yang mewakili pemerintah Riau mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian karhutla yang telah terjadi selama 17 tahun tidak terulang kembali. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain adalah peningkatan kapasitas Pusat Penegndalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla), menyusun Stadar Operasional Prosedur (SOP)  penanggulangan karhutla, mengeluarkan surat edaran gubernur  untuk antisipasi karhtla, penyekatan kanal berbasis masyarakat di lahan gambut, pengawasan ketaatan perusahaan serta pemasangan Karhtla Monitoring Systems (KMS) di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

(Foto: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tengah), Plt. Gubernur Riau (Kanan), Kepala Bareskrim Polro (Kiri))