ditulis 08 Jan 2016, oleh: yuni

Cegah Kebakaran Hutan, JK Minta Perpres Badan Restorasi Gambut Dikebut


TEMPO.COM, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan sejumlah menteri untuk penyelesaian konsep Badan Restorasi Gambut. JK meminta Perpres soal badan ini segera diselesaikan agar pemerintah bisa segera bekerja yang tujuan utamanya untuk pencegahan kebakaran hutan.

"Perpresnya sudah finishing, tapi nomornya jangan ditanya dulu ya. Tadi petunjuk Bapak Wapres untuk segera diselesaikan supaya bisa kita beroperasi," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIti Nurbaya usai pertemuan di rumah dinas wakil presiden, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).

Dalam rapat itu hadir juga Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Menteri LHK menjelaskan dalam rapat itu dibahas pekerjaan utama di lapangan.

"Jadi ada pasti ada perencanaannya, pemetaan, kemudian juga zonasi dan lain lain. Nanti zona lindung, zona budidaya, ada yang di areal konsesi ada yang area luar, lalu juga ada konstruksi, konstruksi untuk menyehatkan gambut," sambungnya.

Selain itu, dibahas juga kriteria orang-orang yang akan mengisi badan ini. Beberapa kriteria pun disiapkan untuk orang-orang terpilih tersebut.

"Kriterianya mengerti tugas selain perencanaan, konstruksi dan operasi juga nanti sosialisasi, partisipasi dan edukasi. Kan ada pencegahan kebakaran hutan dan lahan jadi nanti itu ada edukasinya, dan juga akan ada penelitian pengembangan terus menerus tentang gambut. Makanya nanti personel yang ada di dalam ini adalah personil yang memahami enginering, land use," ucap Menteri LHK.

"Tadi kan titik berat pekerjaan ini kan di enginering, tapi di sisi lain ini kan sebuah lembaga yang diharapkan dunia karena masuk agenda restorasi gambut ini kan mendapat perhatian internasional, climate change dan perdagangan karbon, saya kira perlu figur yang punya reputasi di dunia internasional, tapi yang paling penting karena ini bisa mengkoordinasi sejumlah daerah dan K/L, saya kira harus paham birokrasi, saya kira itu. Enggak sulitlah cari orang seperti itu," tambah Teten.

Sedangkan untuk anggara, Menteri LHK mengatakan hal itu dari dana hibah internasional. Adapun anggaran APBN yang digunakan hanya bersifat administrasi.