ditulis 13 Jan 2016, oleh: yuni

Badan Restorasi Gambut Bantu Kementerian Terkait


JAKARTA, KOMPAS — Badan Restorasi Gambut yang dalam waktu dekat akan direalisasikan Presiden Joko Widodo diklaim tak akan tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lain. Badan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden tersebut justru membantu tugas-tugas kementerian terkait.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) MR Karliansyah, Selasa (12/1) di Jakarta, mengatakan, Badan Restorasi Gambut (BRG) akan bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di tujuh provinsi yang mengalami kebakaran tahun lalu, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, dan Papua. BRG akan melaksanakan strategi pembasahan gambut-gambut yang telanjur kering serta menjaga sekat-sekat kanal agar tetap berfungsi mengontrol air.

Ia mengatakan, keberadaan BRG tak akan membuat direktorat di bawahnya (Pengendalian Kerusakan Gambut) menjadi hilang. "BRG hanya (bekerja) di tujuh provinsi itu. Selain itu, soal di luar pencegahan dan pemulihan akan jadi tanggung jawab kementerian terkait," kata Karliansyah.

Dikatakan, draf peraturan presiden terkait restorasi gambut dan pembentukan BRG telah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi. Ia sudah menyiapkan rencana aksi yang bisa dipakai BRG untuk bekerja.

Ditanya soal BRG, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberadaan BRG akan membantu kementerian terkait, termasuk KLHK. Ini karena BRG akan bergerak dalam konteks penyelamatan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Menteri KLHK mengatakan, pihaknya sedang melakukan inventarisasi dan zonasi kawasan lindung dan budidaya pada kesatuan hidrologis gambut. Zonasi ini penting untuk menentukan suatu area akan direhabilitasi atau dikembalikan menjadi ekosistem gambut atau tetap diupayakan sebagai lahan budidaya.

"Kalau gambut dalam itu masuk kawasan lindung, entah masuk di areal perusahaan atau perseorangan, harus dikembalikan ke fungsi lindung," katanya. Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.