TUGAS DAN FUNGSI

(Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2015)
BAB XXII

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1522

  1. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  2. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dipimpin oleh seorang Kepala.
  3. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera berkedudukan di Pekanbaru.
  4. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa berkedudukan di Yogyakarta.
  5. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berkedudukan di Denpasar.
  6. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan berkedudukan di Balikpapan.
  7. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku berkedudukan di Makassar.
  8. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua berkedudukan di Biak.

Pasal 1523

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 1524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1523, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pembangunan, inventarisasi dan perhitungan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
  3. pelaksanaan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
  4. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;dan
  5. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;

Pasal 1525

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, terdiri atas:
  1. Bagian Tata Usaha;
  2. Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  3. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;dan
  4. Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.